Iklan

Iklan

Ombudsman Aceh menindaklanjuti MoU dengan BPS





Banda Aceh | Menindak lanjuti kesepakatan yang telah dilaksanakan ditingkat pusat, kedua lembaga vertikal di Aceh melakukan koordinasi lanjutan sebagai bentuk kerjasama yang harmonis. Kedua lembaga tersebut adalah Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor BPS Provinsi Aceh di Jl. H. M. Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh. jumat(31/1/2020).

Kepala Ombudman Aceh Taqwaddin"Kami datang kemari untuk silaturahmi sekaligus menindaklanjuti kesepakatan (MoU) antara Ombudsman dan BPS".

"Ombudsman sudah banyak melakukan MoU dengan berbagai pihak, baik dengan Instansi Vertikal maupun dengan Pemerintah Daerah, seperti Polri, Kemenkumhan, BPN, maupun Universitas" ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Ombudsman RI telah melaksanakan MoU bersama BPS dengan Nomor : 17/KS.M/26-XI/2019 dan Nomor : 046/ORI-MOU/XI/2019 tentang penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data dan informasi serta dukungan kegiatan dalam lingkup tugas penyelenggaraan statistik dan pengawasan pelayanan publik.

Kepala BPS Prov Aceh Ihsanurrijal" Kami merasa senang sekali karena Ombudsman Perwakilan Aceh telah berkunjung ke tempat kami, guna menindaklanjuti MoU sesama Instansi Vertikal".

Ihsanurrijal menyampaikan kepada Tim Ombudsman yang berkunjung ke kantornya bahwa pada Tahun 2020 ini mereka akan melaksanakan hajatan besar, yaitu sensus penduduk. Oleh karena itu, Ihsan juga berharap adanya pengawasan dari pihak Ombudsman kepada staf lapangan nantinya supaya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.

Selain itu, Ihsan juga menyampaikan bahwa data yang mereka ambil di lapangan adalah data akurat dengan margin error sekitar 5% (lima persen). "Data kemiskinan di Aceh itu sesuai dengan hasil pengambilan data lapangan, terkait Plt Gubernur Aceh mau melakukan survey tandingan ya silahkan saja" lanjut Ihsan yang juga didampingi oleh para Kepala Bidang.

Ombudsman Aceh sangat mendukung kerja BPS, karena data lapangan yang diambil sangat akurat. Proses pengambilan data sudah terukur dan sesuai aturan.

Kepala Ombudman Aceh "Intinya kami sangat mendukung kerja BPS, terkait data Aceh termiskin di Sumatera seharusnya Plt. Gubernur Aceh memanggil pihak BPS untuk mencari solusi pemberantasan kemiskinan, saya rasa BPS sangat paham dengan ini karena mereka ambil langsung data di lapangan".

lanjutnya "penting kami sampaikan bahwa tujuan MoU antara Ombudsman dan BPS selain meningkatkan kerjasama kedua Instansi Vertikal juga karena banyak laporan masyarakat yang kami terima harus ada kajian mendalam terkait data dan informasi yang dimiliki oleh BPS, muara natinya adalah penyelesaian laporan masyarakat di Ombudsman" tutupnya. Zulkifli 

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.

Terkini